Soal Dewan Perdamaian, PDIP: Indonesia Harus Bebas Aktif

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan politik luar negeri Indonesia harus bebas aktif. Indonesia tidak bisa mengikatkan diri kepada salah satu pihak. "Kecuali berpihak kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa," kata Hasto di Kantor Megawati Institute, Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.

Pemikiran Hasto berdasarkan keinginan bangsa Indonesia membangun tata dunia baru. Dalam sejarahnya, keterlibatan Indonesia dalam pembangunan tata dunia baru melalui Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan juga Conference of the New Emerging Forces (CONEFO). 

"Sehingga rekam jejak kepemimpinan Indonesia ini harusnya digunakan sebagai daya leverage di dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif," kata dia. 

Kata Hasto, Rakernas PDI Perjuangan pada Januari 2026 juga menegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, PDI Perjuangan mengecam pasukan khusus Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dan istrinya. 

PDI Perjuangan pun mendorong perdamaian melalui PBB. PDI Perjuangan ingin memperkuat sistem internasional yang lebih berkeadilan dan damai melalui PBB.

"Dan membangun solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika Latin melalui kepemimpinan Indonesia. Itu yang harus ditonjolkan," kata dia.