Yahya Respons Kritik soal Dukungan terhadap Dewan Perdamaian

KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Dukungan Yahya mendapat kritik dari Syuriyah PBNU, dewan pimpinan tertinggi organisasi tersebut, yang menilai Yahya belum membahas sikap itu secara kelembagaan.

Gus Yahya menanggapi Syuriyah yang menilai dukungan itu adalah sikap pribadi, bukan sikap organisasi. Menurut Yahya, tidak semua pandangan yang dia sampaikan merupakan hasil rapat PBNU.

Namun, Yahya berujar selalu berusaha agar pandangannya sesuai dengan sikap organisasi. "Biasanya saya menyampaikan pandangan-pandangan sesuai dengan landasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama," kata Yahya seusai acara Hari Lahir atau Harlah ke-100 PBNU di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu, 31 Januari 2026.

Yahya mengklaim dukungannya untuk Dewan Perdamaian adalah sikap pro-Palestina. Menurut dia, saat ini Dewan Perdamaian adalah satu-satunya alternatif yang ada untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Karena ini baru muncul satu-satunya saat ini, sementara alternatif yang lain belum ada, maka kita, berdasarkan visi dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta di dalam inisiatif (Dewan Perdamaian) itu," tuturnya.

Yahya mengatakan dukungan untuk Dewan Perdamaian sudah sesuai dengan nilai bahwa PBNU harus terus membantu Palestina. Namun, dia menyadari bahwa tidak semua orang setuju dengan inisiatif Dewan Perdamaian yang dipelopori sekutu Israel, yaitu Amerika Serikat.

"Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan Board of Peace itu mengenai sejumlah elemen-elemen atau dimensinya, tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform untuk mengupayakan, untuk membangun suatu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina," ucap Yahya.

Katib Syuriyah PBNU Ahmad Tajul Mafakhir sebelumnya mengatakan dukungan Yahya atas bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace sebagai pendapat pribadi.

Pria yang disapa Gus Tajul ini mengatakan pernyataan Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU kemarin bukan sikap organisasi. Sebab, menurut dia, belum ada rapat resmi PBNU membahas Dewan Perdamaian.

Gus Tajul mengaku kaget saat dihubungi terkait pernyataan Gus Yahya tersebut. Sebab, hingga saat ini belum ada mekanisme organisasi yang ditempuh untuk membahas isu krusial ini.

"Hingga detik ini, belum pernah ada rapat resmi di internal PBNU yang membahas apalagi menyetujui hal tersebut," kata Gus Tajul dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 31 Januari 2026.

Gus Tajul menjelaskan PBNU memiliki mekanisme yang ketat dalam mengambil keputusan strategis, apalagi yang menyangkut hubungan dengan pemerintah atau kebijakan publik. Ia menekankan keputusan semacam itu semestinya diambil melalui musyawarah yang melibatkan jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah.

"Klaim sepihak seolah-olah ini adalah sikap PBNU, padahal belum pernah dirapatkan, berpotensi menimbulkan kebingungan di akar rumput," ujar dia.

Pada Jumat, 30 Januari 2026 kemarin, Yahya menyampaikan dukungan atas keputusan Presiden Prabowo bergabung dalam Dewan Perdamaian. Menurut Yahya, keputusan Indonesia bergabung dalam dewan yang diinisiasi yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu sebagai langkah tepat untuk menjaga komitmen dukungan terhadap Palestina.