23 hours ago
3
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi tonggak sejarah atau milestone kedua bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis.
Dia membeberkan program strategis dimaksud, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel), Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sebagainya, yang secara teknis tidak mudah.
"Namun keberhasilan program ini akan menjadi game changer untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi mendatang," ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Saat ini, diungkapkan bahwa angkatan kerja di Indonesia sebesar 54 persen hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah.
Dengan demikian, kata dia, berbagai program strategis tersebut penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja menjadi lebih berkualitas dan andal menangkap peluang, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.
Namun, Said mengingatkan investasi pemerintah melalui APBN saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan, sehingga pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi lebih ekspansif.
Oleh karenanya, disarankan bahwa pemerintah perlu memperbanyak skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di berbagai proyek pemerintah yang secara teknis memungkinkan untuk hal itu.
"Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan," tuturnya.
Pada Juli 2025, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur RAPBN 2026 secara indikatif.
Kesepakatan pembahasan itu menjadi modal dan acuan pemerintah menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Agustus ini.
Mengacu pada pembahasan awal tersebut, Said memperkirakan pendapatan negara pada RAPBN 2026 pada kisaran Rp3.094 triliun sampai Rp3.114 triliun.
Sementara belanja negara diproyeksikan berada pada kisaran Rp3.800 triliun sampai Rp3.820 triliun dan defisit RAPBN 2026 dalam rentang 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp706 triliun.
"Mengacu pada beberapa pengalaman di tahun sebelumnya, biasanya pemerintah mengajukan pada batas atas ketimbang batas bawah," ujar Said.
Menurutnya, postur RAPBN 2026 tersebut lebih tinggi dari prognosis atas APBN 2025 yang diperkirakan meliputi pendapatan negara mencapai Rp2.865,5 triliun dan belanja negara Rp3.527,5 triliun, sehingga defisit diperkirakan mencapai Rp662 triliun atau 2,78 persen PDB.
Untuk itu, dikatakan bahwa target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah.
Apalagi, sambung Ketua Banggar, dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berlaku kepada banyak negara serta konflik geopolitik yang tak kunjung lerai.
Di dalam negeri,disebutkan bahwa Indonesia juga belum sepenuhnya berhasil memulihkan daya beli masyarakat yang ditandai melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Ia menambahkan hal itu termasuk langkah pemerintah yang harus mampu menggantikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang karena setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar Rp80 triliun, yang tidak ada lagi setelah revisi Undang-Undang (UU) BUMN yang melahirkan Danantara.
Di sisi lain, dikatakan bahwa postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program pemulihan daya beli masyarakat serta menjaga ekspor tetap ekspansif.
"Secara perlahan, pelaku usaha bersama pemerintah perlu mencari pasar baru dan tidak bergantung pada negara negara tujuan ekspor tradisional," ujar dia menambahkan.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
