18 hours ago
4
Jakarta (ANTARA) - Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan bahwa pengelolaan bersama (joint development) kawasan Ambalat oleh Indonesia dan Malaysia harus diikuti solusi jangka panjang untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim di wilayah tersebut.
Hal tersebut disampaikan Reza untuk menanggapi rencana joint development yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pertemuan bilateral mereka di Istana Merdeka Jakarta pada 27 Juli lalu.
“Diharapkan joint development akan berjalan baik. Namun hendaknya kedua negara tetap memikirkan solusi jangka panjang dari perbatasan negara yang saat ini dihadapi,” kata Reza merespons pertanyaan ANTARA di Jakarta, Senin.
“Untuk itu, dialog perbatasan negara hendaknya dijalankan terus demi terciptanya solusi akhir yang bermartabat dan bermanfaat bagi kedua negara dan kawasan Asia Tenggara,” ucap dia, menambahkan.
Menurut akademikus Unpad itu, pengelolaan bersama menunjukkan itikad baik kedua negara menyelesaikan sengketa wilayah demi manfaat kedua negara, serta sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
Rencana tersebut berpotensi memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha internasional yang hendak mengeksplorasi sumber daya maritim di Blok Ambalat, khususnya migas, kata dia.
Komitmen kerja sama tersebut juga menjadi bukti solidaritas antara kedua negara yang mampu menggapai visi jangka panjang serta merupakan penghormatan terhadap nilai-nilai Piagam ASEAN dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Namun demikian, Reza mengharapkan supaya pengelolaan bersama tersebut dilaksanakan oleh struktur kepemimpinan yang melibatkan kedua negara serta persiapan seluruh aspeknya, baik manajemen hingga hal teknis, disepakati sejak dini.
Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka pada 27 Juli, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia menginginkan solusi yang saling menguntungkan dalam mengakhiri permasalahan di Ambalat dengan mengusulkan skema pengelolaan bersama.
“Sambil menunggu penyelesaian hukum, kita ingin memulai kerja sama ekonomi melalui mekanisme joint development,” kata Presiden Prabowo yang memandang bahwa Indonesia dan Malaysia sepatutnya bisa mengelola bersama potensi-potensi ekonomi yang terkandung di Ambalat.
PM Anwar pun menyampaikan keterbukaannya untuk menjalin kerja sama dalam bentuk joint development di Ambalat. Ia memandang hal tersebut bisa berjalan beriringan dengan perundingan untuk menetapkan perbatasan maritim yang definitif.
Baca juga: Pengelolaan bersama Ambalat buka jalan akhiri sengketa RI-Malaysia
Baca juga: Negosiasi pengelolaan bersama Ambalat upayakan solusi saling untung
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
